Farid Gaban (duduk, berbaju hitam) diapit sejumlah jurnalis usai memberikan materi peliputan tentang pelayanan publik. Foto: istimewa.

rmolaceh Farid Gaban terancam dihukum atas tuduhan menyebarkan berita bohong. Farid adalah jurnalis senior yang mengkritik kebijakan Teten Masduki, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki, yang memilih bekerja sama dengan toko online Blibli.

“Rakyat bantu rakyat; penguasa bantu pengusaha. Gimana nih Kang Teten Masduki? How long can you go?” demikian tulisan Farid di Twitter yang dianggap Muannas Alaidid, politikus Partai Solidaritas Indonesia, sebagai kabar bohong.

Sebelumnya, Muannas mengirimkan somasi kepada Farid untuk menghapus tulisan tersebut. Namun Farid menolak. “Somasi Muannas disandarkan pada penilaian bahwa saya telah menyebarkan kabar bohong (hoaks), yang bisa diancam pidana penjara sesuai UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik),” kata Farid, Kamis, 28 Mei 2020.

Muannas Alaidid, pengacara dan Ketua Umum Perhimpunan Cyber Indonesia, ini berpendapat twit itu memuat uraian kata dan kalimat yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Hal itu, menurut Muannas, dapat menyesatkan opini pembaca.

Farid menegaskan bahwa kritik tersebut jelas. Frasa penguasa membantu pengusaha merujuk pada tindakan Kementerian sebagai penguasa membantu Blibli sebagai pengusaha.

Farid juga menilai cara berpikir Muannas naif dan sempit. Bantuan dari penguasa, kata Farid, tidak terbatas pada uang atau dana yang bersumber dari anggaran negara. Pemerintah dengan mudah bisa membantu pengusaha lewat pemberian fasilitas atau kemudahan, atau bahkan sekadar memberi panggung untuk berkiprah.

Kerja sama antara Kementerian dan Blibli, kata Farid, mengandung unsur kemudahan kepada Blibli. Seharusnya, kata Farid, Kementerian bisa bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, seperti Telkom, Sarinah, dan Pos Indonesia.

Farid juga menegaskan bahwa kritiknya kepada Kementerian adalah hak dan partisipasi sebagai warga negara. Hal ini, kata Farid, dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Secara hirarki hukum, Undang-Undang ITE dipakai Muannas untuk membungkam kritik Farid berada di bawah konstitusi.

Menteri Teten Masduki, kata Farid, justru mengapresiasi kritik tersebut. Dua hari lalu, kata Farid, Teten menghubunginya saya secara pribadi dan mengajak diskusi. Namun Farid menilai diskusi tentang kebijakan publik harus dilakukan di depan publik, seperti keinginan Suroto Ph, seorang pegiat koperasi, yang mengajak Teten berdebat mengenai kebijakannya untuk bekerja sama dengan Blibli.

“Itu akan menjadi tradisi bagus bagaimana sebuah kebijakan publik dirumuskan dan memperoleh feedback untuk penyempurnaan. Dari situlah partisipasi warga negara dan akuntabilitas pejabat publik menemukan bentuknya secara substantif, bukan cuma basa-basi,” kata Farid.

Farid juga mengingatkan agar politikus berpartisipasi membangun demokrasi dengan mengajarkan rakyat untuk membalas kritik dengan argumen yang lebih kuat. Tindakan Muannas melaporkan kicauan tersebut kepada polisi, dinilai Farid sama dengan memberangus demokrasi. [r]

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here