Ilustrasi dayah: wikiwand

rmolaceh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Asrizal Asnawai mengungkapkan banyak dayah yang belum terdaftar di Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Saat ini, sekitar 1.136 dayah dan 6.685 balai pengajian yang terdaftar dan mendapat pembinaan oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

“Jumlah dayah yang sudah diakui oleh Pemerintah Aceh hanya seribuan dari 2 ribu lebih dayah yang ada di Aceh. Begitu juga TPA dan balai pengajian,” kata Asrizal Asnawi, kemarin.

Untuk mengatasi hal itu, Asrizal berharap Dinas Pendidikan Dayah Aceh dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh untuk segera merevisi dan memperbarui data lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut.

Namun penting pula bagi Pemerintah Aceh untuk melakukan verifikasi data dan menyesuaikannya dengan fakta di lapangan. Jangan sampai, kata dia, ada istilah suka tidak suka saat mendata. Hal ini, kata dia, menyebabkan banyak dayah dan balai pangajian di Aceh tidak dianggap.

Asrizal mencontohkan keberadaan dayah aktif di Aceh dan pernah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Aceh beberapa tahun sebelumnya. Namun belakangan, dayah tersebut dimasukkan dalam daftar merah yang tidak boleh menerima bantuan dari Pemerintah Aceh.

“Padahal ada nama anak-anak yatim piatu yang bersekolah di sana. Mereka seharusnya mendapatkan bantuan dana pendidikan dari Pemerintah Aceh,” kata Asrizal.

Tidak terdaftarnya dayah, TPA hingga balai pengajian itu akan berpengaruh terhadap penerimaan dana hibah bantuan sosial (Bansos) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

Saat ini, 347 dari 494 atau 70,2 persen calon penerima dana hibah dari Dinas Pendidikan Dayah Aceh tidak terdaftar dalam SK Gubernur Aceh nomor 451.44/770/2019. Padahal SK tersebut merupakan dasar sebuah dayah, balai pengajian dan taman pendidikan Al-Quran (TPA) untuk mendapatkan uang pembinaan dari dinas terkait.

Pengamat kebijakan publik, Nasrul Zaman, mengatakan Dinas Pendidikan Dayah Aceh dikelola secara serampangan. Hal ini disampaikannya, menanggapi 70,2 persen atau 347 dari 494 dayah calon penerima dana hibah dari dinas tersebut tak terdaftar dalam SK Gubernur Aceh nomor 451.44/770/2019.

Data tersebut memperlihatkan ada aturan yang dilanggar, seperti moral dan etik dalam pengelolaan dana rakyat. Menurut Nasrul, azas keadilan tak lagi jadi prioritas dalam pengambilan keputusan distribusi anggaran dinas dayah.

“Data itu juga memperlihatkan dengan gamblang kalau dinas dayah Aceh dikelola tanpa skala prioritas pembangunan dayah dan tidak punya visi strategis yang akan menjadi unggulan Aceh dalam membangun dayah,” ujar Nasrul.

Zaman juga mempertanyakan mekanisme verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Dayah terkait lolosnya ratusan daftar menerima yang tidak masuk dalam daftar Dayah serta Balai Pengajian sesuai SK Gubernur.

Menurut Nasrul, petugas yang menentukan kelayakan sebuah daya menerima bantuan adalah tim bentukan Dinas Pendidikan Dayah. “Masuknya ratusan daftar penerima yang tidak tercantum dalam SK Gubernur ini aneh. Seharusnya sejak verifikasi administrasi, nama-nama itu sudah tidak lolos. Dinas kan paling tahu siapa yang berhak menerima bantuan hibah,” kata Nasrul.

Nasrul mengatakan Dinas Pendidikan Dayah Aceh harus memiliki disain strategis pembangunan dayah untuk melahirkan kualitas. Untuk itu, perlu mekanisme verifikasi bertingkat sebelum memutuskan yakni tidak saja pada level SKPA, tapi juga ditingkat Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), sebelum menerbitkan pertimbangan TAPA atas daftar calon penerima yang akan dimasukkan dalam KUA/PPAS APBA.

“Verifikasi harus dibuat bertingkat. Jadi ada second opinion, untuk memastikan bahwa usulan tersebut memang memenuhi syarat. Tentu tidak perlu semua dicek, cukup dengan beberapa sampel untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi TAPA saat menerbitkan pertimbangan,” kata Nasrul.

Bahkan Nasrul menduga lolosnya sejumlah dayah penerima bantuan yang tidak terdaftar dalam SK Gubernur itu merupakan penumpang gelap. “Jangan-jangan ratusan daftar penerima ini tidak diusulkan sesuai mekanisme. Naik di tengah jalan,” kata Nasrul.

Nasrul menyarankan agar kepolisian atau kejaksaan bisa memulai pengumpulan data. Nasrul menduga, penyalahgunaan mekanisme distribusi anggaran dayah telah terjadi sejak dua tahun lalu.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Hendra Budian, mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Usamah El-Madny, untuk menjelaskan terkait sejumlah persoalan yang terjadi di dinas tersebut.

Menurutnya, dari informasi yang ia terima, dinas dayah tersebut terkesan salah urus. Maka dari itu, Usamah perlu menjelaskan sengkarut daftar penerima dana hibah yang menjadi polemik tersebut.

“Untuk meminimalisir munculnya prasangka tak baik di masyarakat, terutama di kalangan dayah,” kata Hendra. “Ia harus menjelaskan sejumlah permasalahan di sana.”

Hendra menduga, terkait temuan 347 dari 494 (70,2 persen) dayah calon penerima dana hibah dari dinas dayah tak terdaftar dalam SK Gubernur Aceh, merupakan kesengajaan. Kalaupun ada kesalahan manusia dalam memasukkan data, kata Hendra, persentasenya tak akan mencapai 70 persen. [r]

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here