Gajah Sumatera di areal perkebunan sawit. Kawasan hutan ini berubah fungsi menjadi perkebunan dan menghilangkan habitat asli gajah. Foto: Azhar/Aceh Indie Foto

rmolaceh Direktur Wahan Lingkungan Hidup Aceh, M Nur, menilai hutan Aceh akan semakin terancam kelestariannya dengan kehadiran Undang-Undang Minerba yang baru disahkan DPR-RI. Undang-undang ini akan memberikan kesempatan orang-orang berduit untuk merusak hutan atas nama investasi.

“Ditambah lagi buruknya komitmen Pemerintah Aceh dalam menjaga hutan. Ini adalah perpaduan yang dahsyat untuk merusak hutan Aceh, memunahkan satwa-satwa kunci hutan, dan mendatangkan bencana banjir atau kekeringan di Aceh,” kata M Nur, Kamis, 14 Mei 2020.

Sebelum UU Minerba ini disahkan, masyarakat di Beutong Ateuh, Nagan Raya, harus berhadapan dengan PT Emas Mineral Murni yang telah mengantongi izin dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk “merusak hutan” hutan seluas 10 ribu hektare.

Aksi ini ditentang mahasiswa. Penolakan itu mengundang gelombang unjuk rasa lebih dari tiga hari yang mengumpulkan ratusan mahasiswa di depan kantor Gubernur Aceh dan memaksa pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah mencabut izin PT EMM.

Walhi Aceh dan masyarakat juga menggugat keberadaan PT EMM. Beberapa waktu lalu, setelah melewati proses hukum di pengadilan tingkat pertama dan kedua, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan dan memerintahkan untuk mencabut izin PT EMM.

Namun, kata M, emas yang tertanam di bawah hutan Aceh masih sangat menarik hasrat para “investor”. Mereka, kata M, berusaha untuk mengeksporasi dan mengeksplotasi dengan berbagai cara. UU Minerba baru memberikan ruang untuk bertambang paling sedikit 10 ribu hektare.

“Kalau Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki visi untuk mempertahankan tutupan hutan Aceh, pertambangan dan perkebunan akan terus merusak hutan. Karena gempurannya akan sangat kuat di masa mendatang. Dan ujungnya, masyarakat akan terus merasakan bencana,” kata M.

M berharap Pemerintah Aceh menunjukkan komitemen kuat untuk melindungi hutan lewat program nyata dan berpihak pada lingkungan. Dengan demikian, pemerintah dapat menghemat uang negara yang banyak dihabiskan untuk penanggulangan bencana alam, seperti banjir, banjir bandang dan kekeringan.

UU Minerba ini disahkan di DPR dua hari lalu. Delapan partai politik pengisi kursi di parlemen menyetujui usulan itu; Partai Demokrat dan Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hanya Partai Demokrat yang menolak aturan baru itu. [r]

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here