Penjualan parcel di kawasan Cikini, Jakarta. Foto: money.id

rmolaceh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan seluruh pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk tidak meminta dana atau hadiah sebagai tunjangan hari raya. Korporasi atau pemangku kepentingan lain juga dilarang menawarkan bantuan sejenis.

“Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan atau kode etik, serta memiliki risiko sanksi pidana,” kata Ipi Maryati Kuding, pelaksana tugas juru bicara KPK, Kamis, 14 Mei 2020.

Untuk menegaskan hal itu, KPK menerbitkan Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi Terkait Momen Hari Raya. Edaran itu diterbitkan sebagai imbauan dalam rangka mengendalikan gratifikasi pada saat momen hari raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya.

KPK mengimbau perayaan hari raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya dilaksanakan secara sederhana. Dengan demikian, tidak muncul kebutuhan dan pengeluaran yang berlebihan.

Permintaan THR, atau apapun namanya, oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara merupakan perbuatan terlarang. KPK juga merekomendasikan seluruh pemimpin kementerian, lembaga, organisasi dan pemerintah daerah serta pemimpin badan usaha milik negara dan daerah tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.

“KPK juga meminta pemimpin lembaga dan badan usaha milik negara mengimbau kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,” kata Ipi.

KPK juga menyarankan agar lembaga-lembaga itu menerbitkan surat edaran terbuka yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada para pegawai negeri/penyelenggara negara di lingkungannya.

KPK berharap, isi surat edaran ini dilaksanakan demi menjalankan ketentuan hukum. Apabila terpaksa menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan, hal tersebut wajib dilaporkan kepada kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja setelah gratifikasi diberikan untuk menggugurkan ancaman pidana.

“Sebaliknya, jika tidak melaporkan kepada KPK dan terbukti menerima, maka sanksi pemidanaan,” kata Ipi.

Terkait penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak atau kadaluarsa, KPK mengimbau agar disalurkan sebagai bantuan sosial kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Namun, penerimaan tersebut tetap harus dilaporkan kepada KPK baik secara langsung maupun melalui UPG di instansi masing-masing dengan melampirkan dokumentasi penyerahannya.

Untuk mempermudah proses pelaporan gratifikasi, KPK menyediakan aplikasi gratifikasi online yang dpat diunduh di Play Store atau App Store.

Pelaporan secara daring lainnya juga dapat dilakukan melalui tautan https://gol.kpk.go.id atau mengirim surat elektronik ke alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id. [r]

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here