Kapal penangkap ikan asing. Foto: ppatk

rmolaceh Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati menilai Pemerintah Indonesia gagal melindungi hak dan nyawa pekerja perikanan Indonesia. Secara keseluruhan, nasib para pekerja perikanan negeri ini masih jauh dari kata “layak”.

“Kasus-kasus yang terungkap terkait buruknya nasib pekerja perikanan Indonesia di luar negeri hanyalah puncak gunung es dari masalah-masalah yang dihadapi nelayan kita,” kata Susan, Selasa, 12 Mei 2020.

Menurut dia, lima tahun pasca terbongkarnya kasus perbudakan modern terhadap pekerja perikanan/ABK kapal yang ada di perairan Benjina, Indonesia, perlindungan dan kesejahteraan pekerja perikanan, pemerintah tak menunjukkan tanda-tanda perbaikan kinerja.

Teranyar adalah kematian tiga orang pekerja perikanan di kapal penangkapan ikan berbendera Cina yang berlabuh di perairan Busan, Korea Selatan.

Dalam merespons hal ini, kata Susan, Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, mengeluarkan pernyataan resmi terkait kematian tiga ABK kapal asal Indonesia di atas kapal penangkapan ikan RRC Long Xin 605 dan Tian Yu, 8 pada Desember 2019 dan Maret 2020.

Dalam salah satu pernyataan tersebut disebutkan, berdasarkan penjelasan kapten kapal, keputusan untuk melarung atau membuang jenazah di tengah laut adalah karena kematian ABK kapal tersebut disebabkan oleh penyakit menular. Pelarungan ini didasarkan pada persetujuan ABK kapal lainnya.

Namun Susan mencurigai hal lain di balik pernyataan tersebut. Menurut dia, Pemerintah Indonesia tak boleh mempercayai seutuhnya informasi itu. Praktik pelarungan jenazah, kata Susan, sering kali dilakukan perusahaan perikanan tangkap untuk menekan biaya produksi.

Tidak hanya pembuangan jenazah ABK sembarangan, situasi dan kondisi kerja para ABK juga sangat tidak manusiawi, baik itu dari jam kerja berlebih, fasilitas makanan dan minuman buruk, sistem sanitasi dan kesehatan tidak memadai, hingga kekerasan fisik, dan lain sebagainya.

Selain itu, praktik perbudakan modern di atas kapal penangkapan ikan juga biasanya dibarengi dengan kegiatan ilegal lainnya, seperti penangkapan ikan secara ilegal dan praktek perdagangan manusia.

“Tidak sedikit kasus, ABK ditipu untuk bekerja tanpa kontrak kerja yang jelas dan gaji layak,” kata Susan.

Pasca terbongkarnya kasus perbudakan modern Benjina, pemerintah Indonesia menerbitkan beberapa kebijakan, seperti Permen KP Nomor 35 tahun 2015 terkait sertifikasi HAM di sektor perikanan, Permen KP Nomor 42 Tahun 2016 terkait Perjanjian Kerja Laut bagi Awak Kapal Perikanan, dan Permen KP Nomor 2 Tahun 2017 terkait Persyaratan dan Mekanisme Sertifikasi HAM Perikanan.

Di tahun 2017, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyatakan untuk mempertimbangkan ratifikasi Konvensi ILO 188 (C188) tentang pekerja perikanan.

“Namun, kita belum melihat adanya implementasi nyata dari kebijakan-kebijakan tersebut. Proses ratifikasi C188 juga terhambat pembahasannya sampai saat ini,” kata Susan.

Dengan terungkap lagi praktek perbudakan modern terhadap ABK Kapal Indonesia, Kiara mendesak pemerintah memperbaiki situasi dan kondisi kerja, serta mendorong kesejahteraan ABK Indonesia.

“Kami juga minta pemerintah Indonesia memberikan sanksi sebasar-besarnya terhadap pelaku praktik perbudakan, termasuk di industri perikanannya,” kata Susan.

Susan juga mendesak pemerintah menyelesaikan tumpang tindih kepentingan antar kementerian serta menyegerakan proses ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan dan Rekomendasi ILO Nomor 199 Tahun 2007 mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan sebagai bentuk perlindungan terhadap buruh perikanan.

Pemerintah juga diminta untuk menyegerakan proses pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dari UU Nomor 18 Tahun 2017 terkait perlindungan buruh migran yang berfokus pada sektor perikanan. Serta Memperketat pengawasan terhadap industri perikanan tangkap, mulai proses perekrutan pekerja hingga penangkapan di tengah laut.[r]

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here