Hutan Aceh. Foto: Aceh Indie Foto

Oleh Azhar*

Informasi geospasial adalah informasi ruang kebumian yang menyangkut aspek lokasi, letak suatu objek atau peristiwa di permukaan bumi. Peta merupakan hasil informasi geospasial, pada dasarnya peta merupakan alat untuk merencanakan pembangunan di segala sektor.

Dewasa ini, pembuatan peta dan informasi geospatial ibarat sebuah pasar, di dalamnya terpampang berbagai jenis produk makanan, pakaian, peralatan dan lain-lain. Pembeli bebas memilih dan menentukan produk apa yang ia kehendaki. Bila pembeli menghendaki informasi tentang satu jenis produk bisa ditanyakan kepada ahlinya yang ada di tempat itu, semua tinggal pesan, pilih dan bayar, seperti inilah kondisi perpetaan dan geospatial di Indonesia.

Ini terjadi disektor kehutananan dan perkebunan, sektor ini dibutuhkan banyak peta. seperti peta hutan primer, hutan produksi, hutan gambut hingga perkebunan sawit, peta dapat dipesan sesuai selera pembeli, pesan, pilih dan bayar.

Saat ini, peta bisa dioplos dari pusat hingga kabupaten dan bermuara pada izin penggunaaan lahan, tentu ini berimbas sistem perizinan, sering terjadi tumpang tindih peraturan dan lahan, kemudian hari akan memicu terjadinya konflik horizontal dan vertikal

Transaksi Lahan
Permasalahan lainnya adalah negara ini memiliki jumlah desa dalam kawasan hutan berkisar di 2.805 desa di kawasan hutan dan 16,605 desa di sekitar kawasan hutan. Umumnya, desa-desa ini berstatus miskin dan rentan konlik (DKN, 2011). Dua kawasan ini menjadi bom waktu konflik lahan, ini disebabkan oleh batas kawasan yang belum disepakati bersama baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Perencanaan pembangunan kehutanan juga belum mengakomodir keberadaan masyarakat yang ada di dalam kawasan hutan. Ketiadaan kata sepakat untuk “Satu Peta” menjadi biang kerok permasalahan ini hingga konflik pun berkepanjangan.

Akibatnya adalah tingkat konflik lahan masih tinggi per sektor. Untuk sektor perkebunan berkisar 180 kasus dengan luas areal 527.939,27 hektar, pertambangan 38 kasus dengan 197.365,90 hektare, sektor kehutanan 31 kasus dengan luas 545.258 hektare, perkebunan merupakan sektor tertinggi dalam hal kwantitas kasus (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2103 ) ini salah satu bukti tidak jelasnya batas kawasan dan terjadi sengkata lahan, peta oplosan masih berlaku di level tapak.

Secara nyata, perkebunan kelapa sawit memberikan sumbangan siginifikan bagi perluasan lahan secara besar-besaran di Indonesia, kebun sawit seluas 9 juta hektare memproduksi 23 juta ton CPO dengan perluasan kebun sawit per tahun rata-rata 400.000 hektare (Sawit Watch, 2012). Banyak di antaranya menggunakan tanah-tanah masyarakat adat, kawasan hutan konservasi dan kawasan bergambut. Di kawasan ini, selisih dan sengketa lahan tak pernah padam. Beragam peta odong-odong diterbitkan oleh pihak terkait dan menjadi puncak permasalahan.

Akibat dari yang disebutkan di atas, maka laju deforestasi dan degradasi hutan masih cukup tinggi. Mencapai 480,000 hektare per tahun (Statistik Kehutanan, 2012). Merujuk pada data FAO 2010, 498.000 hektare per tahun. Ini disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain tingginya permintaan pasar terhadap produk-produk yang membutuhkan lahan luas. Implikasi dari hal ini adalah konflik tanah, ancaman terhadap kelestarian lingkungan dan peningkatan emisi dari konversi lahan.

Ironi memang. Tumpang tindih peta masih berlaku dan masih terus digunakan di Indonesia. Faktanya adalah ada 15 lembaga pemberi izin penggunaan lahan, analoginya adalah pemerintah pusat ada lima lembaga seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementrian BUMN, Kementerian Pertanian, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Lalu hal sama terjadi di tingkat propinsi dan seterusnya hingga kabupaten. Hal ini disebabkan karena sejumlah instansi memiliki peta berdasarkan sektoral dan kepentingan masing–masing, sehingga dapat menimbulkan masalah antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat. (Mubariq Ahmad, Banda Aceh, Januari 2014).

Pertanyaan mendasar pada kasus ini, mengapa Kenapa Kementrian dan Lembaga Negara tidak memakai peta yang dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti Badan Informasi Geospasial (BIG), mungkin jawabannya adalah masih tingginya konflik kepentingan dan ego sektoral antarlembaga pemerintahan serta konsolidasi informasi pada satu lembaga negara yang tidak transparan dan akuntabel. Hal ini dipersulit dengan adanya kepentingan politik dan ekonomi yang akan terganggu oleh penggunaan “One Map Policy“.

Memitigasi Multi Tafsir Peta dan Resolusi Konflik
Menurut Mubariq Ahmad, mantan Ketua Kelompok Kerja Strategi Nasional REDD +, setidaknya ada tujuh undang-undang yang memuat dasar informasi menjadi dasar penguasaan lahan, yaitu Kementerian Kehutanan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Kementerian Pertanian mengacu pada UU Nomor 18 Tahun 2014, Kementerian ESDM dengan mengacu pada UU No 4 Tahun 2009, BPN mengacu pada UU Nomor 2 Tahun 2012, Pemerintah Daerah dengan mengacu pada UU No 32 Tahun 2004.

Lalu juga ada UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, benturan peraturan ini harus segara diharmonisasikan dan diintegrasikan dalam satu peta.

Perlu ditegaskan, bahwa Indonesia harus segera melaksanakan implementasi REDD Plus. Negara ini, sedang disorot oleh dunia internasional terhadap keseriusannya menggurangi emisi karbon sebesar 26-41 persen, di bawah perkiraan emisi tahun 2020. Pemerintah harus menyempurnakan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut. Upaya tersebut melalui tertuang dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2013 tentang Inisiasi Kebijakan Penurunan Emisi Karbon (REDD +). Di sisi lainnya, negara ini harus memulai transisi perekonomiannya menuju energi rendah karbon dan secara jangka panjang, pada 2030, sektor kehutanan ditargetkan menjadi penyerap netto karbon.

Hal lain dari subtansi REDD plus adalah pertama, mengamanatkan penggunaan satu peta referensi pemberian izin. Kedua, pemerintah selayaknya memperbaiki sistem tata kelola baru pemberian izin pemanfaatan lahan. Ketiga, upaya untuk perpanjangan moratorium izin perkebunan baru, jika perlu, Pemerintah memperpanjang moratorium izin perkebunan baru selama peta satu (one map) telah siapkan dan dilaksanakan oleh kementrian dan lembaga negara.

Saat ini telah ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial yang bertujuan menjamin ketersediaan dan akses infomasi geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu, adanya lembaga BIG (Badan Informasi geospasial) yang mengintegrasikan berbagai peta yang dimiliki sejumlah instansi pemerintah ke dalam satu peta dasar.

Penggunaan informasi geospasial “Satu Peta” harus dengan satu tafsir yang akuntanbel, transparansi dan kredibel, di masa yang akan datang, diharapkan tidak ada lagi “Multitafsir Peta”. Kebijakan “Peta Satu’ diharapkan akan dipatuhi dan ditaati oleh semua pihak dan menjadi satu-satunya peta yang digunakan oleh seluruh kementerian dan lembaga pemerintah sebagai dasar pengambilan keputusan, kebijakan “Satu Peta” menjadi resolusi konflik lahan disektor kehutanan, perkebunan dan masyarakat, usaha ini tentu akan berdampak besar dalam aksi REDD Plus di Indonesia.

*) Penulis adalah alumni Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan, TGK, Chik Pantee Kulu, Darusalam , Banda Aceh. Pengamat satwa liar Indonesia

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here