Salamuddin Daeng.

Ketidakmampuan ekonomi ini terjadi akibat salah kelola keuangan negara, dan sektor keuangan pada umumnya, disertai maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme di seluruh lini ekonomi.

Oleh Salamuddin Daeng*

Pemerintah ini gagal anggaran. Semua kejadian di negara ini adalah muara dari proposal yang dirancang oligarki dan disodorkan kepada Presiden Jokowi. Oligarki yang selama ini membuat presiden tidak leluasa dalam menjalankan visi dan misinya sendiri terbukti gagal dan mengakibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ambyar.

Kegagalan ini dialami berbagai proyek di bidang ekonomi, moneter dan keuangan, infrastruktur dan energi, telah bermuara pada APBN gagal atau ambyar.

Apa yang gagal? Pertama: Program ambisius 14 paket kebijakan gagal dan ambyar. Tidak ada hasil sama sekali baik makro maupun mikro. Kedua: Proyek ambisius tax amnesty senilai Rp 11 ribu triliun gagal dan ambyar. Tidak ada tambahan baik obyek pajak, subyek pajak, maupun penerimaan negara dari pajak.

Ketiga: Mega proyek infrastruktur senilai Rp 4.500-5.000 triliun ambyar, mangkrak di mana-mana. Mulai dari gagal diselesaikan, gagal dioperasikan dan gagal menghasilkan keuntungan. Keempat: Mega proyek listrik 35 ribu megawat, mega proyek kilang minyak, gagal mencapai target, gagal meraih keuantungan. Demikian juga proyek akuisisi saham perusahaan tambang asing, kilang minyak, juga ambyar, mewariskan utang BUMN menggunung.

Kelima: Mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, LRT, dalam rangka mendukung konglomerasi properti di DKI jakarta, Jawa Barat dan Banten ambyar dan diburu debt colector. Keenam: Mega proyek ibu kota baru, proyek paling ambisius oligarki property Indonesia, juga ambyar dihajar corona.

Sekarang, akibat dari gagalnya proyek ambisius tersebut bermuara kepada gagal APBN atau gagal angaran. Akan terjadi dalam waktu dekat, APBN gagal bayar utang yang menumpuk, gagal bayar proyek proyek yang berjalan. Bahkan bisa gagal bayar gaji dan tunjangan pegawai pemerintahan dan semua lembaga negara.

Apalagi setelah rating utang pemerintah Indonesia diturunkan oleh lembaga pemeringkat internasional menambah lengkap gagal anggaran dalam tahun ini. Sementara di bagian lain, utang sebagian besar BUMN menggunung dan beberapa bangkrut sehingga tak bisa diperas lagi.

Sementara proyek pemerintah yang dijalankan BUMN gagal dan mewaŕiskan beban utang pada dana haji, dan jamsostek dana taspen, dana asabri, dan banyak lagi. Padahal rencana utang pemerintah tahun ini amat besar. Nilainya sangat ambisius yakni mencapai Rp 1.006 Triliun, tiga kali lipat dari utang setiap tahun, dengan dasar Perpu No 1 Tahun 2020 dan dengan dalih menghadapi wabah corona.

Jika gagal mendapat utang sebesar itu, dan dipastikan APBN ambyar total. Sementara rencana cetak uang Rp 6.000 triliun dimentahkan oleh Bank Indonesia. Artinya, rencana ini ambyar. BI ketakutan.

Pada saat yang sama, pemerintah menanggung beban utang luar negeri yang sangat besar. Demikian juga utang BUMN luar negeri yang juga besar. Hal yang juga paling mengkhawatirkan adalah jika pemerintah gagal membayar dana dana publik yang dipakai oleh APBN, seperti dana haji, dana Jamsostek, Asabri, dana Taspen, dana perusahaan asuransi, dana perbankkan yang selama ini ditelan didalam surat utang negara (SUN).

Jika ini terjadi maka akan bertambah banyaklah dana dana masyarakat yang menjadi korban gagal bayar, setelah Jiwasraya dan kasus skandal asuransi dan perusahaan keuangan lainnya.

Jika gagal utang luar negeri, gagal mencetak uang, maka gagal APBN komplit. Semua penerimaan negara kering kerontang akibat penurunan harga minyak dan harga komoditas. Maka jika gagal APBN, maka pemerintah akan berhenti atau ngerem mendadak. Apakah ini akan menyebabkan negara berhenti? Atau sekadar presiden berhenti seperti waktu-waktu sebelumnya? Wallahualam

Nah, sementara virus korona telah membongkar lemahnya kemampuan anggaran negara, seluruh rakyat akhirnya dapat melihat kondisi uang negara yang sebenarnya. Keselamatan rakyat menjadi taruhan. Pemerintah tidak memiliki kemampuan keuangan dalam menghadapi wabah. Baik untuk bertahan dari tekanan pelemahan ekonomi, maupun untuk melanjutkan hidup menghadapi wabah corona.

Ketidakmampuan ekonomi ini terjadi akibat salah kelola keuangan negara, dan sektor keuangan pada umumnya, disertai maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme di seluruh lini ekonomi.

Kedatangan wabah corona semakin membuat tekanan atas APBN. Penerimaan negara ambyar, sedangkan utang atas proyek proyek mangkrak, akibat korupsi. Akibat tata kelola yang salah, akibat anggaran dibajak oligarki, pemerintah “patah tulang punggung”.

*) Penulis adalah peneliti pada Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI)

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here